Media Nasional — Ketahanan energi nasional Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar di tengah tekanan geopolitik global, ketidakpastian regulasi, dan lambatnya transisi menuju energi bersih.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Tiga narasumber dalam forum tersebut menilai Indonesia belum memiliki arah kebijakan energi yang konsisten di tengah perubahan global yang berlangsung cepat.
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Ardhi Ishak Koesen, mengatakan industri pertambangan nasional saat ini menghadapi tekanan akibat gelombang perubahan regulasi yang dinilai mendadak.
Ia menyoroti pemangkasan produksi batu bara nasional dari sekitar 817 juta ton pada 2025 menjadi 600 juta ton pada 2026.
“Dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong,” ujar Ardhi.
Selain itu, industri juga harus menghadapi sejumlah kebijakan baru seperti rencana pajak ekspor batu bara, perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), mandatory biodiesel, hingga kebijakan ekspor satu pintu.
Menurut Ardhi, ketidakpastian regulasi tersebut menambah beban pelaku usaha di sektor energi dan pertambangan.
Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat.
Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia saat ini hanya sekitar 200 megawatt dan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun.
“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” katanya.
Putra menilai Indonesia tertinggal dibanding sejumlah negara Asia Tenggara lain dalam pengembangan energi surya, meski memiliki potensi sumber daya yang besar.
Ia juga menyoroti masih dominannya batu bara dalam bauran energi nasional, sementara pendanaan global untuk proyek energi fosil semakin terbatas.
“Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” ujarnya.
Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menambahkan bahwa persoalan tata kelola dan kondisi fiskal negara turut memengaruhi ketahanan energi nasional.
Ia menyoroti rencana ekspor satu pintu sektor pertambangan yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik monopoli, serta kondisi APBN yang disebut menghadapi tekanan berat.
Menurut Uchok, tanpa kepastian regulasi dan perbaikan tata kelola, kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat terus melemah.
Ketiga narasumber sepakat bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang lebih konsisten dan terarah agar tidak terjebak di tengah tekanan global terhadap batu bara dan lambatnya pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.
