Media Nasional – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mempercepat pengembangan proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD). Jika tidak mampu merealisasikan proyek, pemegang konsesi diminta mengembalikannya kepada negara.
Langkah tegas tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor yang masih mencapai sekitar 700.000–750.000 barel per hari.
Arahan itu disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, investor, dan berbagai pemangku kepentingan industri hulu migas.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil.
Menurut dia, percepatan pengembangan lapangan migas harus menjadi prioritas seluruh pemegang konsesi, termasuk PT Pertamina (Persero). Status sebagai perusahaan milik negara tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pelaksanaan proyek.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, pemerintah menginginkan seluruh potensi migas nasional dikelola secara optimal. Apabila Pertamina tidak mampu mengembangkan suatu proyek secara mandiri, perusahaan tersebut diminta membuka peluang kerja sama dengan pihak lain.
Desakan percepatan produksi tersebut tidak terlepas dari kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak Indonesia.
Bahlil menyebut konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak domestik baru berkisar 600.000–650.000 barel per hari.
Program biodiesel B50 diproyeksikan berkontribusi mengurangi kebutuhan minyak fosil sekitar 250.000–300.000 barel per hari. Meski demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700.000–750.000 barel minyak setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Ia menilai peningkatan produksi harus dilakukan dengan memanfaatkan momentum yang ada. Kenaikan harga minyak dunia dan penguatan permintaan global menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan industri hulu migas.
Di tengah ketidakpastian geopolitik, berbagai negara juga semakin memperkuat perlindungan terhadap pasokan energi masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan persaingan mendapatkan minyak dan memicu ketegangan di sejumlah kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Karena itu, menurut Bahlil, Indonesia perlu memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan energi dari produksi dalam negeri.
Upaya meningkatkan produksi minyak nasional tidak lepas dari tantangan penurunan produktivitas lapangan. Sebagian besar sumur minyak Indonesia telah berusia tua, sementara tren produksi atau lifting minyak nasional mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bahlil meminta KKKS memperkuat inovasi dan memanfaatkan rekayasa teknologi guna mengoptimalkan produksi dari lapangan yang sudah beroperasi.
Ia mencontohkan langkah Exxon di Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu upaya yang dapat menjadi referensi dalam meningkatkan produksi minyak.
Bahlil menegaskan, arahannya kepada para pemegang konsesi merupakan dorongan agar pelaku industri bergerak lebih cepat, bukan sekadar ancaman.
Pemerintah berharap percepatan pelaksanaan proyek, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi lapangan migas dapat mendukung target peningkatan produksi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029–2030.
Percepatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah mewujudkan swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak dari luar negeri.
Di sisi lain, Bahlil mengapresiasi kontribusi seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas terhadap pencapaian target produksi nasional.
Sepanjang 2025, realisasi lifting minyak Indonesia tercatat sebesar 605.000 barel per hari atau sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahlil menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, KKKS, kontraktor, dan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional.
“Saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi karena kerja Bapak Ibu semua, bukan kerja pemerintah, tapi itu hasil karya Bapak Ibu di depan saya ini. KKKS, kontraktor, ini yang mengerjakan. Pemerintah itu kan cuma regulator saja. Menyampaikan arah tujuan, tapi Bapak Ibu yang mengeksekusi. Karena itu saya mewakili Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua,” jelasnya.
Menurut Bahlil, pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan regulasi, sedangkan keberhasilan peningkatan produksi sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengeksekusi proyek di lapangan.
Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Sunaryanto, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan FOREK Hulu Migas 2026, mengatakan forum tersebut dirancang sebagai wadah kolaborasi strategis antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas.
Forum ini bertujuan memperkuat iklim investasi, mendorong percepatan komersialisasi proyek, serta mendukung peningkatan produksi dan lifting migas nasional.
“Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan serta menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam menjawab tantangan industri hulu migas nasional,” kata Sunaryanto.
FOREK Hulu Migas 2026 diikuti lebih dari 1.100 peserta yang berasal dari KKKS, asosiasi hulu migas, mitra industri global, kementerian dan lembaga, profesional, pelaku industri, serta mitra strategis lainnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan lebih dari 40 narasumber dan pakar dari dalam maupun luar negeri. Mereka mewakili berbagai perspektif, mulai dari regulator, operator migas, pembeli, investor, lembaga pembiayaan, akademisi, hingga praktisi industri.
Melalui rangkaian sesi pleno dan sesi tematik, forum membahas sejumlah isu strategis, antara lain daya saing investasi, kebijakan fiskal, komersialisasi minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, tata kelola keuangan, penguatan kemitraan, serta akses pembiayaan.
Sunaryanto berharap keberagaman perspektif tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret bagi pengembangan industri hulu migas Indonesia.
“Harapan kami, keberagaman perspektif tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret, sehingga FOREK menjadi forum pertukaran gagasan dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri hulu migas Indonesia,” ujarnya.
Melalui FOREK Hulu Migas 2026, pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat memperkuat sinergi untuk meningkatkan daya saing sektor hulu migas, memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian, serta mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
